BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek memastikan tak ada kebocoran data peserta. Hal ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim BPJS Ketenagakerjaan usai isu kebocoran data kependudukan mencuat.

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, pihaknya telah membentuk tim penelusuran untuk mengecek apakah kebocoran data kependudukan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hasilnya tim tersebut tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data peserta.

“Tim tidak menemukan indikasi kebocoran data itu bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, harapannya informasi ini bisa menenangkan peserta terutama bahwa data yang ada BPJS Ketenagakerjaan dengan isu yang terakhir itu tidak terkait dengan apa beredar saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (31/5/2021).

Menurut Pramudya, keamanan dan kerahasiaan data peserta yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting yng bersifat sangat rahasia.

Ia bilang, BPJS Ketenagakerjaan sangat peduli terhadap keamanan data peserta dan akan melindunginya dengan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga tak bekerja sendirian dalam perlindungan data. Pramudya mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan lembaga dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi dalam meningkatkan keamanan data.

Kendati demikian, dia menekankan, menjaga keamanan data turut menjadi tanggung jawab peserta sebagai pemilik data. Ia mengimbau untuk peserta tidak mudah memberikan data pribadinya kepada pihak-pihak lain yang tak berwenang.

“Karena kami juga di lapangan melihat adanya indikasi peserta itu gunakan jasa-jasa dalam klaim melalui calo dan segala macam, di mana ketika itu terjadi, data peserta akan pindah kepada calo tersebut,” jelas dia.

“Maka dalam kesempatan ini kami ajak peserta untuk sama-sama konsen pada keamanan data tersebut, jadi kita bersama sama menjaga apa yang jadi aset peserta dan harapannya kita bisa lindungi aset bersama,” tutup Pramudya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan ada kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Data tersebut dipublikasikan dan dijual di situs surface web Raid Forum.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi pun menyatakan bahwa sampel data yang beredar diduga data dari BPJS Kesehatan. Hal itu diketahui dari struktur dalam data tersebut.

Jadi ada kesamaan struktur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan. Hingga saat ini, pihak BPJS Kesehatan pun menyatakan masih melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran data tersebut.